
Pemerintah tegaskan produk AS masuk Indonesia tetap wajib sertifikasi halal dan izin BPOM

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan pers di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu, 21 Februari 2026.(Sekretariat Kabinet RI)
Produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikasi halal. di Amerika Serikat, lembaga sertifikasi halal yang diakui antara lain Halal Transactions of Omaha (HTO).
Jakarta (Indonesia Window) – Sekretaris Kabinet (seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa informasi yang menyebut produk Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal adalah tidak benar.
Hal tersebut disampaikan Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 22 Februari 2026.
“Ada yang bilang kalau produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal? Jadi singkatnya begini: Itu tidak benar,” tulis Teddy.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh produk yang wajib bersertifikasi halal tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia,” jelas nya.
Lebih lanjut, Seskab menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, lembaga sertifikasi halal yang diakui antara lain Halal Transactions of Omaha (HTO) dan Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA).
Sementara di Indonesia, sertifikasi halal dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Selain itu, produk kosmetik dan alat kesehatan tetap wajib memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum dapat dipasarkan di Indonesia.
Seskab juga menegaskan bahwa badan halal Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian internasional penyetaraan sertifikasi halal dalam kerja sama global.
Dengan adanya MRA tersebut, pengakuan sertifikasi dilakukan secara terstandar dan tetap berada dalam kerangka regulasi nasional.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia-AS tidak menghapus kewajiban pemenuhan standar nasional, termasuk ketentuan halal dan perlindungan konsumen.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar serta memastikan setiap informasi diperoleh dari sumber resmi.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Pemerintah tetapkan awal Ramadhan jatuh pada 23 Maret 2023
Indonesia
•
22 Mar 2023

COVID-19 – 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac tiba di Indonesia
Indonesia
•
02 Feb 2021

Produk kilang Pertamina Balikpapan akan capai standar Euro V
Indonesia
•
06 Nov 2021

Direktur YPSP Indonesia ingatkan bencana kemanusian akibat serangan Israel ke Jalur Gaza
Indonesia
•
11 Oct 2023


Berita Terbaru

‘Sharp Knife 2026’ libatkan sistem nirawak dalam latihan militer gabungan kontraterorisme China–Indonesia
Indonesia
•
27 Oct 2026

Kemnaker ajak serikat pekerja kawal implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
•
26 Oct 2026

Menaker paparkan penguatan regulasi pelindungan pekerja di Forum Asia Pasifik
Indonesia
•
26 Oct 2026

Kemnaker buka pelatihan vokasi bagi 50 ribu pekerja terdampak PHK
Indonesia
•
22 Oct 2026
